Tulisan lama: Sepakbolaria Kabinet Pembangunan 6

Catatan: ini artikel yang saya tulis tahun 1996 untuk papan majalah dinding Economica di FEUI. Waktu itu saya masih semester 5 . Artikel ini pernah saya kirim ke milis apakabar@indonesia.net; dulu ketika internet masih terbatas, ini jadi ruang diskusi 'subversif.' Ternyata arsip seluruh diksusi di era 90an itu tersimpan di server perpusatkaan Ohio University. Membaca lagi tulisan lama ini saya jadi teringat konteks politik Indonesia di pertengahan 1990an. Waktu itu Mega baru jadi ketua PDI dan sedang berusaha didongkel oleh Suharto (ujungnya adalah peristiwa 27 Juli): Tempo, Detik dan Editor baru dibredel, karir Habibie sedang naik, PSSI mengirim tim ke Liga Primavera Italia, dan sebagainya.


SEPAKBOLARIA KABINET

Sepakbola dan politik? Ya, ternyata dunia politik mirip sekali dengan permainan rakyat yang satu ini. Ada unsur kerjasama tim, ada unsur leadership, ada unsur jegal-menjegal, kelit-berkelit, aksi individu dan sebagainya. Kalau PSSI masih disibukkan dengan kegagalan tim Sea Games serta Liga Indonesianya, biarlah saya mencoba menggunakan sepakbola sebagai alat analisa politik.

Yang jelas, kalau diibaratkan sebuah kesebelasan, tim Kabinet Pembangunan VI ini belum menunjukkan sebuah tim yang solid dan padu (maaf, istilah ini sering digunakan oleh wartawan ketika menggambarkan tim Primavera dan Sea Games). Entah siapa pelatihnya, yang jelas pola permainan yang dipakai tidak jelas, sulit dibaca oleh orang. Total football atau catenaccio jelas bukan. Pola 4-3-3 bukan, 4-4-2, 8-1-1, 9-0-1, atau sekalian 10-0-0 juga bukan. Mungkin semacamnya pola 'kampung' yang tak jelas. Pokoknya pemain bikin gol, plus ada kiper yang tugasnya menahan gol. Perkaranya, semua kepingin bikin gol, tapi nggak ada yang mau jadi kiper. Apalagi tanpa ada kerjasama yang padu antara pemain dan antara lini. Jadinya ya, kacau...

Kemudian, kalau panggung politik Indonesia diibaratkan lapangannya, maka kesebelasan imajiner ini baru-baru sudah kebobolan. Pencetak gol pertamanya tak lain Megawati Soekarnoputri. Agaknya, Yogie SM yang kebetulan jadi libero kurang bisa membaca kerjasama antarta Mbak Mega dengan si Arus Bawah, sehingga terlambat menutup daerahnya.

Beberapa menit kemudian, Pak Yogie yang naik menyerang terjebak off-side ketika mengomentari soal pembangunan di kawasan Puncak. Untung hakim garis Solichin GP jeli dan cepat mengangkat bendera Kepres nomor sekian tahun sekian tentang aturan tata ruang di kawasan Puncak. Kemudian giliran Menpora Hayono Isman yang off-side. Kali ini ketika ia berkomentar soal ribut-ribut pembangunan lapangan golf. Ucapannya yang kemudian terkenal, lapangan golf sebagai indikator kesejahteraan, mengundang protes masyarakat di mana-mana. Dan agaknya Hayono memang suka sekali off-side. Beberapa menit kemudian kembali ia terjebak saat mengatakan, Liga Indonesia bisa dibubarkan tengah jalan kalau masih menimbulkan keonaran. Kali ini penjaga garis kedua, Agum Gumelar (perwira ABRI yang ketua bidang amatir PSSI ini) yang mengangkat benderanya.

Belum sempat menemukan pola permainan, gawang kesebelasan kita ini kembali jebol. Kali ini oleh KH Abdurrachman Wahid alias Gus Dur. Walaupun dikawal ketat oleh beberapa pemain belakang, namun Gus Dur masih dapat memanfaatkan peluang untuk dapat mencetak gol, sekaligus mempertahankan posisinya sebagai Ketua Umum PBNU. Gol ketiga kemudian ikut lahir, kali ini terjadi akibat bunuh diri Habibie. Maksudnya ingin mengamankan daerahnya dengan mendatangkan kapal perang eks-Jerman Timur, tetapi maksudnya tidak dapat dibaca oleh Mar'ie Muhammad.

Ketinggalan tiga gol ternyata membuat tim Kabinet Pembangunan VI bangkit. Dan hasilnya, Harmoko berhasil menyumbangkan sebuah gol, yang sangat kontroversial dan menimbulkan protes keras dari para pemain lawan, yakni para wartawan dari Tempo, DeTik dan Editor. Namun wasit tetap pada pendiriannya, dan gol Harmoko tetap disahkan. Belakangan para 'pemain' asal Tempo sempat berhasil membalas dengan mencetak dua gol melalui PTUN dan PT TUN. Namun sayangnya dua 'gol' tersebut belum sempat disahkan karena Harmoko masih meminta banding kepada wasit yang memimpin pertandingan.

Harmoko, yang juga Ketua Umum DPP Golkar, kembali mencetak gol. Kali ini kerjasamanya dengan Yogie SM berhasil menyumbangkan gol sekaligus membuat Bambang Warih Kusuma dikartumerahkan dari kursi DPR, karena telah beberapa kali melakukan pelanggaran.

Kerjasama tim yang kurang padu, hanya membuat peluang-peluang yang ada terbuang percuma. Kerjasama antara lini tengah dan depan yang kacau, menyebabkan sebuah peluang PP nomor 10 tahun 1994 tentang PMA tidak terselesaikan dengan baik. Akhirnya Harmoko, Tungky Aribowo, Sanyoto dan Mar'ie malah saling tuding. Mungkin karena pelatih menilai Mar'ie kurang berada dalam form bertanding yang malah merusak kerjasama yang harmonis, akhirnya ia ditarik ke luar lapangan. Sebuah serangan yang dibangun oleh Tungky dan Sanyoto kini berpeluang menghasilkan gol bagi dikabulkannya proteksi untuk Chandra Asri. Dan memang, dengan ditariknya Mar'ie, terlihat bahwa peluang yang ada semakin besar. Kerjasama yang padu diantara pemain yang karakternya terbiasa dengan bola-bola panjang juga tidak rusak karena Mar'ie cenderung memainkan bola-bola pendek, seperti gaya penyerang-penyerang kesebelasan Brasil.

Walaupun di mata banyak masyarakat Mar'ie adalah satu dari hanya sedikit 'pemain' yang berbakat dan 'bersih', namun agaknya tidak demikian bagi rekan-rekannya setim. Ia mungkin sulit bekerjasama dengan beberapa rekannya. Antara lain ketidaksekatanya dengan Habibie soal pembelian kapal perang eks Jertim, dimana ia sempat tidak mau membayarkan kapal yang telanjur 'diutangi' oleh Habibie. Juga waktu Habibie mengajukan kredit ekspor untuk pesawatnya, yang katanya bisa rugi kalau tidak mendapat kredit tersebut.

Berbicara soal Habibie, mungkin kita bisa menyamakan sepak terjangnya dengan Maradona, pemain yang di dalam maupun di luar lapangan selalu jadi berita. Habibie pun demikian, sebagai Menristek, sebagai pelopor dan ketua ICMI, sebagai direktur beberapa BUMN, polahnya selalu mengundang berita. Soal Habibienomicsnya, soal pesawat terbang, kapal lautnya, manuver politiknya melalui ICMI yang sebenarnya adalah organisasi cendekiawan, atau ketika ia berhasil 'merangkul' Ali Sadikin dkk dari Petisi 50. Beberapa tahun lalu media massa ibukota bahkan menggelari Habibie sebagai 'orang serba bisa'. Maksudnya, dia itu menteri yang merangkap ilmuwan, politisi, direktur beberapa perusahaan dan ketua beberapa lembaga, belakangan sempat masuk ke bidang ekonomi, bahkan berperan sebagai ulama. Mirip Maradona memang, yang bisa main di posisi bek, gelandang, libero, sayap ataupun penyerang.

Di pertengahan permainan, pemain belakang Joop Ave melakukan pelanggaran serius terhadap pemain lawan yang warga Selandia Baru keturunan Samoa. Joop Ave secara sengaja, dan terlihat oleh wasit, melakukan pelecehan terhadap pemain tersebut. Ia sempat berdalih bahwa yang dilakukan hanya sebatas sorong-sorongan serta memegang lutut, dan si pemain lawan juga terlihat menerima secara kekeluargaan. Namun menurut wasit, si pemain lawan justru mengerang-erang kesakitan di lapangan. Joop Ave menerima kartu kuning untuk pelanggaran ini.

Kalau di Eropa ada Eric Cantona dari Perancis yang terkenal punya tabiat buruk, memukul penonton, memaki wasit dan sebagainya. Maka di Kabinet ini ada nama Sarwono Kusumaatmadja, Menteri LH yang terpaksa ditegur 'pelatih' agar menjaga tabiatnya. Sarwono memang sempat beberapa kali kelewat vokal, yang dikritik justru timnya sendiri, Kabinet Pembangunan VI. Maka sang 'pelatih' memperingatkannya untuk tidak mengurusi hal-hal yang bukan posisinya.

Pernah mendengar dua pemain yang berposisi beda salah satunya ditarik keluar dan yang tinggal di lapangan bermain rangkap? Kalau dalam politik kita, hal itu terjadi ketika Departemen Perdagangan dan Perindustrian dilebur jadi Departemen Perdagangan dan Perindustrian. Pemain yang 'ditarik' adalah mantan Menperdag SB (Billy) Joedono. Yang tinggal dan bermain rangkap adalah mantan menteri yang satu lagi, Tunky Ariwibowo. Berbagai analisa politik menyertai manuver sang 'pelatih' yang baru sekali ini terjadi, antara lain kaitannya dengan ICMI, terlalu 'lurusnya' karakter seorang Billy dan sebagainya. Namun toh pihak yang terkait berulangkali menegaskan bahwa keputusan ini adalah soal teknis dan efisiensi.

Kalau pemain sepakbola betulan kita sering mendengar ada yang dituduh terlibat suap, doping atau penggelapan pajak, maka di tim Kabinet ini ada 'pemain' yang tiba-tiba dituduh korupsi dan penyalahgunaan jabatan. Ia adalah Haryanto Dhanutirto, yang bermain sebagai 'pemain penghubung' (maksudnya Menteri Perhubungan). Berita ini jadi besar karena ada laporan yang 'bocor' (atau dibocorkan?) dari pembuatnya, Ketua Komisi Disiplin Pemain (Irjenbang) Kentot Harseno. Akhirnya? Haryanto dinyatakan tidak terbukti bersalahm dan oleh 'pelatih' ia hanya diminta introspeksi. Namun toh masalahnya tidak semudah penyelesaiannya. Berbuntut kemudian pada gugatan balik ke arah Harseno, perseteruan pro-kontra ICMI, dan berkembang menjadi teori konspirasi. Tapiyang jelas banyak pihak yang menilai, sebagai 'pemain penghubung' Haryanto tidak mampu menjaga 'lini'-nya dengan baik. Mulai dari kasus KA Citayam, kecelakaan pesawat yang terjadi beberapa kali, Metromini maut sampai feri tenggelam. Namun 'pelatih' agaknya masih ingin mempertahankan 'pemain' yang satu ini.

Pertandingan masih tersisa beberapa menit. Masih banyak kejadian yang bisaterjadi.

Subsidi BBM adalah subsidi! (Kwik memang keliru)

Sebelum ini, saya coba menunjukkan bahwa argumen yang tidak menganggap subsidi BBM sebagai 'benar-benar subsidi' adalah keliru. Benar secara akuntansi, tapi keliru secara ekonomi karena opportunity cost tidak dipandang sebagai biaya.

Tanpa ilustrasi dalam angka, saya mengalami kesulitan untuk menunjukkan argumen sanggahan secara tuntas. Untungnya, sebuah working paper yang ditulis oleh Cut Dian Agustina, Javier Granado, Tim Bulman, Wolfgang Fengler dan M. Ikhsan menampilkan sejumlah data dan estimasi yang sangat membantu.

Kalau ingat, menurut Kwik Kian Gie dan pendapat lain, subsidi BBM bukanlah subsidi karena: 1) minyak bumi adalah milik Indonesia, 2) harga jual domestik masih lebih tinggi dari biaya produksi, dan 3) yang disebut subsidi adalah selisih antara harga jual internasional dengan harga jual domestik.

Mari lihat angka-angka berikut:

Kalau harga jual internasional bukanlah variabel yang relevan seperti argumen Kwik, itu sama saja dengan mengatakan bahwa jual beli migas di pasaran dunia tidak terjadi. Artinya, baris pertama ("penerimaan migas") menjadi hilang. Karena, menurut pemikiran Kwik, harga BBM domestik cukup ditetapkan sebesar biaya produksi plus profit buat Pertamina, maka baris subsidi BBM dan listrik juga hilang.

Tapi sisi lain dari mata uang adalah, pemerintah kehilangan potensi penghasilan dari menjual migas di harga internasional. Potensi penghasilan yang bisa digunakan untuk membiayai pos-pos lain dalam APBN. Tunggu dulu, bagaimana dengan DAU dan bagi hasil migas ke daerah? Apakah lantas Kwik juga mengatakan bahwa pos-pos ini juga akan dihilangkan? Kalau tidak dihilangkan, artinya pemerintah pusat akan nombok. Kalau dihilangkan, saya tidak tahu apa implikasi sosial-politiknya.

Dan, ini yang penting, sebenarnya tahun 2007 dan 2008, meski harga minyak internasional dunia naik, neraca migas pemeirntah pusat tetap negatif. Artinya, sekarang ini subsidi BBM sudah bukan lagi hanya sebatas opprtunity cost.

Gambar berikut juga mempertegas bahwa subsidi BBM sudah bukan lagi sekedar opportunity cost seperti kata Kwik:

Garis biru solid penerimaan migas pemerintah sebagai fungsi dari harga minyak dunia. Garis putus-putus adalah sejumlah skenario pengeluaran pemerintah, juga sebagai fungsi dari harga minyak dunia. Terlihat, sebelum Mei 2008, ketika harga minyak dunia di atas $80/barel, secara akuntansi pengeluaran sudah melebihi penerimaan. Kenaikan harga BBM sebesar 30% di bulan Mei 2008 menggeser fungsi pengeluaran ke kanan; tapi di atas $110/barel pengeluaran sudah melebihi penerimaan.

Jadi, maaf pak Kwik (dan yang memiliki logika serupa), anda memang keliru.

Modelling religious decision (alternative)

This is an alternative version to the model on religion and religious decision.

An individual has a limited amount of time, T, which s/he can allocate for two types of activities: non-religious (t), and religious (T – t). The benefit per unit of time for non-religious activities is w.

If the individual is not a religious person, s/he will allocate all of her/his time for non-religious activities only (t = T). Otherwise, s/he will devote some time to pray and other religious duties.

The choice of being religious or not depends on the outcomes for each decision under the situation whether God and afterlife exists or not. As this is a one-shot game, the individual won’t know what her/his fate in the afterlife before s/he is dead.

Case 1.

This is the simplest case. There is a reward, r, for performing religious duties. But no opportunity cost for praying and no punishment if otherwise.

	God exists	God doesn’t exist
Religious	wt + r(T – t)	wt
Not religious	wT	wT

In this case, if God exists, becoming religious is the optimal strategy if wt + r(T – t) > wT or r > w. If God doesn’t exist, we can see that ‘not religious’ becomes the dominant strategy.

Case 2.

Now we introduce the opportunity cost for each unit of time allocated for religious duties, c. The payoff matrix becomes:

	God exists	God doesn’t exist
Religious	wt + (r – c)(T – t)	wt – c(T – t)
Not religious	wT	wT

See that when God doesn’t exist, there is an opportunity loss for the individual. Here, the individual will choose to be religious if r – c > w. ‘Not religious’ is still the dominant strategy if God doesn’t exist.

Case 3.

Let’s assume that there is a ‘punishment’ (I’ll call it s, for ‘sin’) for not performing religious duties (okay, I know, in reality it’s not an either-or situation).

	God exists	God doesn’t exist
Religious	(w – s)t + (r – c)(T – t)	wt – c(T – t)
Not religious	(w – s)T	wT

If God exists, being religious will be the choice only when r – c > w – s. Again, if God is no more than a fickle of one’s imagination, why should someone bothers to be religious?

Case 4.

Instead of waiting for the life after life to prove the existence (or inexistence) of God, the individual chooses to assign a probability q that God does exist (0 < q < 1).The payoff matrix in case 3 remains the same. However, what is relevant now is the expected payoff for each choice. The expected payoff for being religious is q.[payoff if God exists] + (1 – q).[payoff if God doesn’t exist], and similarly for becoming not religious.

The individual will choose to be religious if the expected payoff is greater than the expected payoff for not being so, or (after playing around with the equation) if qr > c.

The result is interesting, because the result means w and s don’t get into the consideration for someone being religious or not.

Adding discount factor

We might think that since the reward and punishment for performing religious duties will happen, if only, in the distant future (a different life, for sure), the individual would not treat it the same as the cost and benefit in the present life. Then the solution is to give a discount factor, (d = i / 1 – i) for r and s, where 0 < i < 1. The higher the value of i, the more the individual value future reward and punishment

But since we’ve got the result from case 4, we only need to do a small modification: dqr > c. The greater the discount factor, subjective probability of God's existence, and reward from becoming religious, and the smaller the opportunity cost for being religious, the more likely the individual becomes a religious person.

Revision to the model

Yudo spotted a serious error in the earlier model. He is right, in this version of the model I shouldn't put q in the constraint. So I offer an alternative version of the model. Here, q enters the utility function:

U = U(C, R) = (1 - q) ln C + q ln R

Note that C and R should be seen as the 'benefits from consuming each commodities', and not the commodities themselves.

But then I should adjust the definition of q. It is no longer the 'subjective probability of God's existence' as I intended to. Rather, q is similar to the Cobb-Douglas parameter for the elasticity of substitution between R and C -- it reflects the shape of the indifference curve, or how the individual's relative valuation between earthly and heavenly activities. (But perhaps it can be the proxy of how the individual really believes that God exists).

To further simplify, I'd normalize C so we can remove a variable, w, in the constraint. The constraint can be written only as:

R = r(T - t)

Substituting R into the utility function, we're transforming the utility function into an unconstrained optimization problem (similar to the standard labor supply problem). The solution would be t*, which depends on q.

Modelling religion and religious decision

This model is quite basic, and incomplete. But the purpose is to show, conceptually, that religious decision doesn’t contradict rationality framework.

First question: how much time an individual dedicates for religious duties?

Proposition 1. Individual assigns a subjective probability (q) that God and afterlife exists, 0 < q < 1. I’d argue that putting the individual’s belief in God in a spectrum of probability is more flexible than assigning a discrete choice (either s/he believes or doesn’t).

Proposition 2. Religion serves a form of investment or insurance mechanism against uncertain future. If God and afterlife does exist, then spending some time in this transient life may help us later.

Proposition 3. Individual allocates his/her limited amount of time T between religious rituals (R) and pure ‘earthly’ activities (C). Individual has a limited amount of time (T) that s/he allocates between 'earth-related activities' (C) and performing religious duties (R).

Let t is the time allocated for consuming C; hence T – t is time allocated for R. The opportunity cost for adding more time for earthly activities is r, the expected future reward (‘pahala’) from R, multiplied by q. Conversely, the opportunity cost for devoting more time for religious duties is w, the valued benefit from C.

The problem can be formulated as Max U = U(R, C), subject to ‘total intertemporal benefit’: y = w.t + q.r (T-t)

The solution will be an optimal allocation for t, or t* = t (w, q, r), with dt/dw > 0, dt/dq < 0 and dt/dr < 0. The greater the benefit from C, the less time allocated for religious duties. Conversely, the higher the belief that God exists, and the higher the expected afterlife reward, the more time will be allocated for performing religious duties.

Notes: 1) I simplified the model by not separating work and leisure from C. But the model can be extended without changing the main messages; 2) Religion may also serve as a pure consumption good (e.g. individual gets direct utility by performing its ritual. Again, this can be incorporated without significantly changing the model.

Second question: how do the individual determine which religion to choose among a set of choice? I admit that this part is less elaborated.

Proposition 4. For each religion in (R₁, R₂, ... , R_n), individual assigns a certain subjective expected return (r₁, r₂, … , r_n), where 0 < r_i.

Proposition 5. Individual can not have more than one religion at a time. The allocated time for religion, T – t, is exclusive for one and only one R. That is, no risk hedging by ‘investing on more than one religion’ is possible.

Proposition 6. Individual chooses the religion R_i which offers the highest expected return. However, individuals can also believe that more than one religions have equal expected returns; r_i = r_j for i doesn't equal to j.

Proposition 7. Individual can switch between religions, but switching cost is high. This can be due to social, psychological or other factors.

Proposition 8. Many (most) individual’s religion is pre-assigned. Usually one’s religion has been determined by the family or parents.

Proposition 7 and 8 are important in predicting an individual’s decision when s/he finds more than one religions have equal expected return. The fact that an individual believes that there is salvation other than one’s religion doesn’t mean that s/he will be hopping across religions, since switching cost is high.

Memprediksi kenaikan angka kemiskinan?

Buat saya, salah satu pekerjaan tersulit adalah membuat prediksi indikator ekonomi. Saya merasa tidak pernah merasa mampu untuk memprediksi berapa angka inflasi, pertumbuhan ekonomi, apalagi nilai tukar, tahun depan dan seterusnya. Makanya saya kagum kalau ada yang bisa memprediksi angka kemiskinan. Salah satunya adalah rekan-rekan saya di INDEF.

Dalam kajian tengah tahun mereka, INDEF memperikirakan angka kemiskinan akan naik sebesar 1,3 poin persen. Baru-baru ini BPS mengeluarkan angka kemiskinan bulan Maret 2008 sebesar 15,42 persen, atau sekitar 35 juta jiwa. Kalau prediksi INDEF benar, artinya angka kemiskinan bulan Maret 2009 akan menjadi 16,7 persen, atau ada tambahan penduduk miskin sekitar 4 juta jiwa. Dasar perhitungan ini adalah inflasi tahun 2008 akan naik menjadi 12-12,5 persen, sebagai akibat kenaikan harga BBM. Kenaikan BBM akan mendorong inflasi kelompok transportasi dan makanan (bahan dan produk makanan) -- kelompok barang yang paling mempengaruhi angka kemiskinan.

Karena saya tidak bisa memprediksi tingkat inflasi, saya akan gunakan prediksi inflasi INDEF sebagai patokan. Tahun 2005, ketika harga BBM naik sebesar 130 persen dan harga beras mengalami kenaikan drastis, inflasi menjadi 17-18 persen (dari sebelumnya sekitar 7 persen, artinya lonjakan inflasi sebesar 10-11 poin persen). Saat itu angka kemiskinan naik sebesar 1,8 poin persen, atau kenaikan penduduk miskin sebesar 4,4 juta jiwa. Jika inflasi naik menjadi 12,5 persen dari titik awal yang sama (sekitar 7 persen di awal 2008), maka berdasarkan ekstrapolasi sederhana ini harusnya angka kemiskinan turun, atau setidaknya tetap. Ketika inflasi ada di kisaran 10-12 persen di awal 2000-an pun angka kemiskinan terus turun. Kecuali kalau ada justifikasi yang kuat mengapa kondisi kemiskinan tahun ini berbeda secara signifikan dengan tahun-tahun sebelumnya, kenaikan tingkat kemiskinan sebesar 1,3 poin persen menurut saya menjadi prediksi yang terlalu pesimis.

Satu variabel yang penting dalam prediksi angka kemiskinan adalah asumsi tentang dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap kelompok miskin. Jika tidak ada BLT, atau jika BLT sama sekali tidak punya dampak, prediksi bahwa angka kemiskinan akan meningkat cukup masuk akal. Beberapa orang, termasuk M. Ikhsan Modjo -- peneliti INDEF yang juga salah satu pembicara di kajian tengah tahun mereka -- agaknya masuk dalam kategori yang percaya bahwa BLT tidak punya dampak.

Tentunya perbedaan pendapat dan metodologi perhitungan adalah hal yang sah dan wajar. Tapi mari kita diskusikan lebih lanjut. Ada dua alasan mengapa BLT tidak punya dampak positif: jumlah BLT yang diberikan tidak cukup, atau distribusi BLT tidak mencapai sasaran.

Besar nilai BLT

Sangat berlebihan jika nilai BLT yang sebesar Rp100 ribu per bulan per keluarga dikatakan tidak berarti apa-apa bagi kelompok miskin. Hitungan sederhananya begini. Garis kemiskinan di bulan Maret 2008 adalah Rp182 ribu per bulan per orang. Jika rata-rata anggota keluarga adalah lima orang, itu ekuivalen dengan Rp 913 ribu per bulan per keluarga. INDEF memprediksi inflasi umum sebesar 12,5 persen. Selama ini, inflasi makanan adalah 40-50 persen di atas inflasi umum, artinya sekitar 18,75 persen. Inflasi garis kemiskinan ada kurang lebih di pertengahan keduanya; atau sekitar 15 persen. Artinya, pada Maret 2009 garis kemiskinan akan menjadi sedikit di atas Rp 1 juta (Rp1.050.157 tepatnya).

Asumsikan inflasi garis kemiskinan terdistribusi merata selama 12 bulan. Maka, penduduk yang pada Maret 2008 berada tepat di garis kemiskinan harus mengalami kenaikan konsumsi setidaknya Rp11.500 per bulan untuk berada pada kondisi yang tidak berubah. Andaikan tingkat pengeluaran rata-rata kelompok miskin adalah 50 persen dari garis kemiskinan atau Rp525 ribu per keluarga per bulan. Maka untuk bisa berada di atas garis kemiskinan, mereka memerlukan tambahan pendapatan setidaknya Rp44 ribu per bulan. Artinya, nilai BLT lebih dari cukup sebagai mengompensasi inflasi pasca kenaikan harga BBM. Ini pun belum memperhitungkan kebijakan-kebijakan lain yang juga dinikmati oleh kelompok miskin seperti Raskin.

Betul bahwa di tahun 2005, BLT tidak berhasil mencegah kenaikan angka kemiskinan. Itu karena inflasi yang terjadi begitu tinggi, akibat dari kombinasi kenaikan harga BBM dan -- yang lebih signifikan -- kenaikan harga beras. Tapi pertanyaan counterfactual yang lebih relevan adalah: apa yang akan terjadi dengan angka kemiskinan jika saat itu tidak ada BLT?

Ada kritik lain soal nilai BLT yang dipotong. Memang betul ada banyak kasus dimana penerima tidak mendapatkan nilai bantuan yang utuh. Tapi berdasarkan data Susenas 2006 dan 2007 yang memuat modul khusus BLT, 95 persen penerima di tahap pertama, dan 90 persen di tahap kedua, melaporkan bahwa mereka menerima secara utuh. Dari mereka yang melaporkan mengalami potongan, alasan terbanyak yang adalah "untuk pemerataan (dibagi pada keluarga lain yang dianggap miskin tapi tidak termasuk daftar penerima," "biaya transportasi" serta "administrasi (pembuatan kartu identitas)." Untuk sebuah negara yang terkenal karena korupsinya, ini adalah sebuahg prestasi.

Distribusi BLT

Faktor lain yang memengaruhi efektifitas BLT adalah distribusi bantuan. Hal pertama yang perlu diketahui adalah target penerima BLT adalah keluarga miskin dan setengah-miskin (near poor) yang berjumlah 19,8 juta keluarga; atau sekitar 35 persen dari keseluruhan rumah tangga di Indonesia. Rumah tangga yang ada di bawah garis kemiskinan sendiri berjumlah sekitar 7 juta jiwa. Pertimbangannya, selain memberikan bantuan kepada penduduk yang ada di bawah garis kemiskinan, BLT diharapkan juga memberikan jaring pengaman kepada mereka yang sedikit ada di atas garis kemiskinan.

Memang, berdasarkan pengalaman tahun 2005, masih banyak catatan mengenai distribusi BLT. Data Susenas menujukkan, tingkat undercoverage BLT adalah moderat: sekitar 40 persen penduduk dalam kelompok 20 persen termiskin dalam distribusi (sekitar 4,5-5 juta dari 11-12 juta keluarga dalam kelompok ini) dilaporkan tidak menerima BLT. Lebih baik dibandingkan Raskin dan Askeskin, tapi lebih buruk dibandingkan kebijakan transfer sejenis di Amerika Latin. Hal yang wajar meningat kondisi ketimpangan di Amerika Latin juga jauh lebih parah sehingga identifikasi penduduk miskin vs. non-miskin di sana juga lebih mudah.

Apakah angka kemiskinan akan naik atau turun, dan sebesar berapa, akan tergantung pada bagaimana 4,5-5 juta keluarga yang tidak menerima BLT ini terdistribusi. Berapa banyak dari mereka yang ada di luar 7 juta keluarga yang ada di bawah atau di atas garis kemiskinan. Saya tidak tahu apakah hal ini bisa dimodelkan sehingga kita bisa mendapatkan angka prediksi akhir yang cukup pasti, kecuali kalau kita bisa mengasumsikan sebuah fungsi distribusi probabilitas memperoleh BLT yang cukup spesifik.

Kalaupun kita bisa mengatakan dengan pasti berapa banyak keluarga miskin yang tidak menerima BLT, untuk menyimpulkan bahwa angka kemiskinan akan naik, kita perlu mengasumsikan bahwa semua keluarga miskin yang tidak menerima BLT sama sekali tidak memiliki mekanisme atau akses untuk melakukan consumption smoothing dan bentuk-bentuk manajemen risiko lainnya, baik formal maupun informal.

Jadi, kemiskinan akan naik atau turun?

Poin utamanya, saya tidak tahu. Dari berbagai indikator ekonomi, angka kemiskinan adalah indikator yang tidak mudah untuk diprediksi.

Argumen yang saya sampaikan juga tergantung pada, antara lain, bagaimana penyaluran BLT di lapangan. Kuncinya adalah jika pemerintah bisa memperbaiki kualitas data dan penargetan. Selain itu, bagaimana pemerintah bisa lebih melibatkan komunitas dalam memperbaiki keberhasilan penyaluran. Saat ini dikabarkan PT Pos Indonesia, yang menjadi ujung tombak penyaluran BLT, tengah berusaha melakukan dan verifikasi penerima. Ini adalah langkah positif, tapi trade-off-nya adalah pengucuran dana BLT gelombang pertama yang sudah dimulai Maret lalu jadi agak terhambat. Ini adalah contoh variabel lain yang akan berpengaruh di lapangan.

Hal lain yang penting adalah seberapa jauh angka inflasi bisa dikendalikan, terutama inflasi pangan. Jangan lupa juga bahwa menjelang Pemilu akan banyak uang yang mengalir ke masyarakat lewat dana kampanye. Meski sulit diukur, pengaruh langsung maupun tidak langsungnya juga tidak bisa dikesampingkan.

Piala Eropa 2008 dalam perspektif Clash of Civilization (2)

Babak penyisihan grup diwarnai oleh penampilan impresif dua tim unggulan, Belanda dan Spanyol, plus Kroasia, yang memeproleh nilai penuh dan menjuarai grup masing-masing. Satu lagi juara grup adalah Portugal yang di pertandingan akhir menurunkan tim 'cadangan' dan kalah dari tuan rumah Swiss.

Turki maju mendampingi Portugal setelah mengalahkan Republik Ceska lewat gol di menit-menit terakhir dalam pertandingan penentuan Grup A yang dramatis. Di grup B, Jerman berhasil lolos dari lubang jarum sebagai runner-up. Di Grup C, Juara dunia Italia juga berhasil lolos dari lubang jarum setelah mengalahkan Prancis yang selama kompetisi memang tidak impresif. Tim muda Rusia akhirnya mendampingi Spanyol sebagai wakil Grup D.

Dari beberapa pertandingan yang melibatkan 'konflik antarperadaban,' hasilnya adalah sebagai berikut (karena Islam hanya diwakili oleh Turki, maka rekapitulsasi tidak disajikan):

• Katolik-Protestan: 3-1.
• Katolik-Orthodox: 4-2 dan 2 draw.
• Protestan-Orthodox: 2-3.

Dengan demikian, babak perempat final akan menghadirkan tiga wakil Katolik, dua Protestan, dua Orthodox dan satu Islam. Berikut adalah daftar pertandingan di babak perempat final berdasarkan 'peradaban' yang diwakili:

• Portugal (Katolik) - Jerman (Protestan)
• Turki (Islam) - Kroasia (Orthodox)
• Belanda (Protestan) - Rusia (Orthodox)
• Italia (Katolik) - Spanyol (Katolik)

Pada saat tulisan ini dibuat, Jerman sudah mengalahkan Portugal (3-2) dan Turki mengalahkan Kroasia lewat adu penalti. Artinya, satu pertandingan semifinal akan mempertemukan Protestan melawan Islam. Katolik sudah memastikan satu tiket semifinal. Jika Rusia menang atas Belanda, maka dua partai semifinal akan diwakili oleh keempat peradaban.